Ulil Abshar Abdalla: Dana Asing untuk Perjuangan HAM dihambat, tapi Dana Asing Wahabi Dibiarkan


Wartaislami.com ~ Bukan rahasia lagi Arab Saudi dan negara-negara Arab teluk lainnya memberikan sokongan dana ke dunia Islam termasuk Indonesia. Dana itu digelontorkan untuk membiayai kegiatan menyebarkan pemahaman Wahabisme dan Salafisme yang cenderung intoleran dan anti keberagaman.

Alih-alih membekukan dana dari Timur-Tengah itu, intelektual Muslim Ulil Abshar Abdalla melihat pemerintah Indonesia justru menyensor dana asing yang diberikan ke lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk kegiatan yang menumbuhkan kesadaran HAM, memperkuat toleransi, dan kohesi sosial. Padahal kegiatan-kegiatan itu selaras dengan semangat demokrasi dan reformasi di Indonesia.

Mengapa ada perlakuan berbeda dari negara terkait dana asing itu? Saran apa yang diberikan salah satu Tokoh Islam Damai yang dinobatkan Majalah Madina pada 2008 itu kepada Kementerian Agama RI terkait hal itu?

Berikut petikan wawancara dengan Ulil. Untuk diketahui, dalam pada kesempatan itu juga Ulil diminta pandangannya mengenai isu lain. Mengingat hasil wawancara dengan Ulil itu cukup panjang, Madina Online sengaja memecahnya menjadi 3 seri wawancara agar lebih nyaman bagi pembaca. Dua seri wawancara Ulil yang lain bisa dibaca di sini (Wawancara Ulil 1) dan di sini (Wawancara Ulil 2).

Kecenderungan pandangan Islam yang konservatif tampak menguat belakangan ini diduga karena ada sokongan dana luar biasa dari negara-negara Arab teluk yang memang berpandangan konservatif untuk menguasai pasar pemikiran di dunia Islam, termasuk Indonesia. Apa tanggapan anda?

Salah satu sebab kenapa mutu perdebatan di dunia Islam sekarang ini merosot secara keseluruhan, menurut saya karena pengaruh Saudi Arabia melalui ekspor ideologi Wahabi. Saya berani memastikan bahwa salah satu kenapa atmosfir kehidupan keagamaan di dunia Islam sekarang ini semakin terpolarisasi antara Sunni-Syiah, ini semua gara-gara persaingan antara Saudi dan Iran dalam memperebutkan pengaruh di dunia Islam.

Karena Wahabi dijadikan ideologi resmi di negara-negara Arab teluk yang kebetulan kaya minyak, mereka lalu mendanai kegiatan propaganda pemikiran semacam ini ke seluruh dunia Islam termasuk Indonesia. Lihat saja di Indonesia sekarang ini, televisi dan radio Wahabi itu cukup banyak. Dari mana mereka dapat dana untuk mendanai itu semua kalau tidak ada dukungan dana dari luar.

Nah, yang saya heran adalah pemerintah Indonesia sekarang ini menyensor uang-uang asing yang masuk ke Indonesia. Yang disensor bukan uang yang datang dari Timur-Tengah yang mendanai kegiatan-kegiatan penyebaran propaganda ideologi Wahabisme dan Salafisme ini, tapi uang yang datang dari Barat untuk mendanai LSM-LSM yang memperjuangkan isu-isu yang terkait dengan demokrasi. Saya menyesalkan pemerintah Indonesia melakukan hal ini.

Apa yang terjadi?

Saya tidak mengerti. Jadi, sekarang ini ada perubahan kebijakan tentang funding agency yang makin diperketat pengawasannya oleh pemerintah kita. Ini menurut saya tidak benar. Yang mestinya disensor adalah uang-uang yang mendanai kegiatan yang menyebarkan paham-paham yang menimbulkan sikap-sikap intoleransi. Yang tidak selaras dengan semangat demokrasi dan reformasi kita. Anehnya, yang disensor justru uang-uang yang mendanai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan diskursus demokrasi.

Jadi, ada perlakuan yang berbeda terkait hal ini?

Menurut saya ini sangat tidak sehat. Saya tidak mengerti kenapa terjadi seperti ini. Ini baru terjadi tahun kemarin, tahun 2015.

Itu dampak dari UU ormas?

Salah satunya dimungkinkan karena adanya UU Ormas. Khususnya revisi Undang-Undang Ormas yang baru. Jadi, aneh sekali.

Kalau begini pertarungan wacana menjadi tidak seimbang. Pada satu sisi kelompok Wahabi punya dana berlimpah untuk melakukan propaganda, tapi di sisi lain kelompok moderat tidak punya basis finansial yang cukup. Apakah sudah ada hal yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini?

Saya juga menyesalkan kenapa Kementerian Agama (Kemenag) yang didanai besar oleh negara tidak menyiapkan dana atau mengalokasikan dana tertentu untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang orientasinya adalah memupuk toleransi kehidupan antara umat beragama.

Dana itu dikelola atau diberikan kepada LSM-LSM Indonesia yang independen yang selama ini menangani kegiatan-kegiatan dialog antar agama. Bukan dikerjakan oleh lembaga pemerintah. Karena kalau dilakukan oleh lembaga pemerintah, maka pada akhirnya akan jatuh pada kegiatan yang orientasinya proyek. Bukan kegiatan yang genuine yang dikerjakan oleh masyarakat sipil.

Pertanyaan saya adalah LSM-LSM yang selama ini melakukan kegiatan dialog antar agama itu sebetulnya kan melakukan kegiatan yang semestinya menjadi tugas negara. Kenapa mereka tidak dibantu. Kenapa mereka justru selama ini bergantung kepada dana asing. Kalau tidak mau mereka didanai dana asing, maka pemerintah sendiri yang harus mendanainya.

Alokasi dana untuk kegiatan dialog antar agama yang selama ini menerima donasi asing juga tidak besar jumlahnya. Kalau ditotalkan seluruh dana asing yang diperbantukan kepada kelompok-kelompok itu, dalam setahun kurang dari 10 miliyar Rupiah. Itu untuk seluruh Indonesia. jadi, tidak terlau besar-besar amat.

10 miliyar Rupiah itu dalam skema pembiayaan Kemenag yang dalam setahun mendapatkan dana sekitar 60 sekian triliyun dari dana negara, kan tidak terlalu besar. Saya kepingin pemerintah melalui Kemenag itu memberikan dana sedikit buat kelompok-kelompok dialog antar-umat beragama. Bantulah mereka.

Mengapa ada pengawasan yang ketat dari negara terkait bantuan dana asing untuk kegiatan dialog antar-agama dan toleransi?

Saya mendengar salah satunya karena ada pengaruh dari oknum di dalam Badan Intelejen Negara (BIN) yang mungkin masih membawa paradigma lama, Orde Baru. Mereka menghambat dana-dana asing yang masuk ke LSM-LSM itu karena LSM-LSM itu dicurigai akan mengganggu stabilitas politik.

Cara berpikir lama ini tampaknya muncul kembali melalui, mungkin, sejumlah oknum di BIN yang bergerak untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengizinkan dana-dana asing yang masuk ke Indonesia. Mestinya yang diseleksi itu dana-dana yang masuk dari Timur-Tengah yang untuk membiayai propaganda Anti-Syi’ah. Karena jelas-jelas kelompok itu yang menyebarkan paham-paham yang intoleran.

Kenapa dana untuk propaganda intoleransi itu tidak dikontrol. Justu yang dikontrol dana-dana yang digunakan untuk menyemai toleransi. Jadi,menurut saya ini adalah paradoks.





Source: www.madinaonline.id

0 Blogger
Silahkan Berkomentar Melalui Akun Facebook Anda
Silahkan Tinggalkan Komentar Anda

0 Response to "Ulil Abshar Abdalla: Dana Asing untuk Perjuangan HAM dihambat, tapi Dana Asing Wahabi Dibiarkan"

Post a Comment

close